Pencairan Dana Harus Lewat Disposisi Wabub

Yeremias: Untuk Mencegah Penyelewengan Keuangan Negara

WAROPEN - Berbagai sorotan oleh masyarakat terkait adanya disposisi Wakil Bupati dilingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen sebelum pencairan dana oleh SP2D yang harus menggunakan Disposisi Wabup guna pencairan dana di Bank BRI maupun Bank Papua mendapat tanggapan dari orang nomor 2 tersebut.
Menurut Wakil Bupati Waropen Yeremias Bisay, SH bahwa kebijakan ini dilakukan bersama Bupati Dr.Drs.Yesaya Buinei,MM untuk mencegah dan mengurangi terjadinya penyelewengan keuangan Negara yang dilakukan para kontraktor yang melakukan proyek pekerjaan fisik di lingkup Pemkab Waropen.
’’saya ini bukan merupakan mantan pejabat birokrasi, tetapi saya sama dengan masyarakat baru terpilih jadi Wakil bupati sekarang. Jadi saya tau benar masalah-masalah yang ada dilapangan berkaitan dengan proyek fiktif banyak tetapi tagihan selalu 100 % ke Bank padahal pekerjaan fisik baru 30 % sehingga untuk mengurangi penyelewengan keuangan Negara maka sebelum pencairan saya harus saya turun ke lapangan untuk lihat pekerjaan fisiknya baru bisa ada disposisi dari saya,’’ jelas Wakil Bupati Yeremias Bisay disela-sela menanggapi tuntutan massa pendemo yang melakukan orasi kekantor DPRD Waropen kamis kemarin yang menuntut penjelasan adanya Disposi Wabup.
Diakui Wakil Bupati bahwa berdasarkan Permendagri No.5 Tahun 2004 sudah jelas mengatakan tidak disebutkan ada Disposisi Wakil dalam suatu pemerintahan baik kabupaten/kota maupun Provinsi, namun demi menghindari penyimpangan dan penyelewengan keuangan Negara diKabupaten Waropen maka kebijakan tersebut dilakukan.

’’ contoh kasus ada Pimpinan SKPD yang perintah bendahara kasih keluar dan berangkat sampai uang habis bali ke waropen suruh bendahara kasih keluar lagi uang pake jalan lagi tanpa tujuan yang jelas bagi daerah, sementara tidak ada yang awasi, ini yang perlu kita pikirkan baik,’’ terang Wabup.
Wakil Bupati mengatakan, kehadirnya sebagai orang nomor dikabupaten Waropen mendampingi Bupati agar setidaknya dapat mengurangi penyimpangan keuangan Negara.
’’saya tau ada oknum yang menghasut saya, supaya kebijakan ini kita batalkan padahal masyarakat tidak mengerti apa yang sedang dipermainkan demi mengambil uang rakyat yang bukan merupakan haknya,’’ tegasnya lagi.
Wabup berpesan, kebijakan ini dilakukan hanya semata-mata sebagai fungsi control terhadap system pengelolaan keuangan yang baik dan benar di kabupaten Waropen sesuai mekanisme yang ada.
’’contoh kasus lagi, ada satu kontraktor yang kerja pekerjaan di distrik masirey, trus dia ke keuangan bawa SP2D maupun pencairan dana, sebelum saya keluarkan disposisi, saya ke lokasi cek pekerjaan benar atau tidak sesuai fisiknya ternyata baru 30 % padahal kontraktornya mau tagih 100%, langsung saya panggil kontaktor yang bersangkutan dan batalkan SP2Dnya,’’ pungkasnya